MPBI Sesalkan Penghentian Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Avianto Amri

ACEHTIME.com | BANDA ACEH – Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menyesalkan penghentian pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana (PB) yang diputuskan di pengujung Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

Padahal, pada Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali pekan lalu, Indonesia telah berkomitmen membangun ketangguhan bencana dan siap menjadi contoh bagi dunia,” kata Ketua Umum MPBI, Avianto Amri dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa, 31 Mei 2022.

Avianto menyesalkan keputusan ini dan menyayangkan mandeknya pembahasan RUU PB di saat kondisi dan situasi Indonesia yang terus mengalami peningkatan jumlah bencana.

“Ini juga mengingat penanganan bencana semakin kompleks, terutama di tengah pandemi, ancaman perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan yang semakin tinggi,” tandasnya.

Menurut Avianto, revisi UU PB merupakan hal krusial dan mendesak untuk dilakukan sebagai salah satu pengejawantahan upaya perlindungan negara terhadap rakyatnya.

Pasalnya, berbagai perangkat kebijakan saat ini perlu disesuaikan, mulai dari landasan wewenang kepala daerah dalam penanganan bencana, hingga penentuan status dan jangka waktu bencana.

Yang juga tak kalah penting adalah penguatan sistem peringatan dini, peran TNI dan kepolisian, prasyarat untuk kegiatan pembangunan yang berisiko tinggi dan dapat menimbulkan bencana, peran serta masyarakat, serta penganggaran untuk penanggulangan bencana.

Berdasarkan data BNPB, Indonesia mengalami sekitar 3.000-3.500 kejadian bencana per tahun. Angka ini terus meningkat.

Di lain pihak, lanjutnya, sebagai negara yang rawan mengalami bencana, Indonesia telah mendapatkan apresiasi tinggi di tingkat global sebagai tuan rumah GPDRR 2022, KTT kebencanaan pertama yang dilakukan di wilayah Asia, pada 23-28 Mei lalu.

Maka, MPBI mendesak para pihak untuk memikirkan dan mengalokasikan segala daya, upaya, dan waktu untuk memastikan isu-isu yang sudah diidentifikasi dalam proses diskusi RUU PB bisa segera diselesaikan, dengan penyusunan instrumen-instrumen kebijakan dan peraturan lainnya. []