Ini Syarat Pj Gubernur Aceh Versi Himpunan Pengusaha Santri Indonesia

Muhammad Balia

ACEHTIME.com | BANDA ACEH – Di tengah spekulasi tentang sosok Penjabat (Pj) Gubernur Aceh pasca-berakhirnya masa jabatan Ir. Nova Iriansyah, MT sejumlah organisasi ikut menyikapi dan merekomendasikan nama figure maupun syarat untuk posisi tersebut.

Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Aceh dalam siaran pers-nya yang diterima Acehtime.com menyatakan tidak mempersoalkan siapapun yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan Pj Gubernur Aceh.

“Silakan, kita tidak mau tunjuk personal. Akan tetapi, kami ingin Pj Gubernur Aceh bisa dekat dengan kalangan santri dan ulama di Aceh,” kata Ketua HIPSI Aceh, Muhammad Balia S.Ikom dalam pernyataannya.

Sebab, lanjut Balia, jika ulama dijadikan panutan, maka tata kelola pemerintahan setidaknya akan jauh dari praktik-praktik korupsi yang akan merugikan masyarakat Aceh. “Ini menjadi sebuah keniscayaan bagi siapapun yang akan duduk sebagai Pj Gubernur Acehm,” kata pengusaha asal Aceh Utara ini.

Berikutnya, lanjut Balia, Presiden dapat menunjuk Pj Gubernur yang mempunyai kapasitas menghidupkan denyut UMKM di seluruh pesantren di Aceh. Sehingga dunia usaha di kalangan santri dapat hidup dan tumbuh untuk kebaikan ekonomi umat.

Selama ini, HIPSI melihat Provinsi Aceh selalu mengalami SILPA anggaran yang begitu besar hingga triliunan rupiah. Soal kekhususan Aceh juga sangat berlarut-larut sejak MoU Helsinki diteken belum ada nilai positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh dan kalangan pengusaha santri.

“Kita doakan Pj Gubernur Aceh dapat menyelesaikan segala persoalan pelik tersebut, kemudian yang pastinya siapapun pemimpin Aceh yang ditunjuk nanti dapat memperjuangkan dana otsus seperti semula, karena kita tahu dana otsus akan segera berakhir, dan ini PR berat bagaimana Pj Gubernur melakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat” tuturnya.

Tahun 2023, lanjutnya, masyarakat Indonesia dan di Aceh akan memasuki tahun politik, sepatutnya Pj Gubernur Aceh mampu menghandel situasi tersebut mengingat Aceh akan berbeda penanganan dengan daerah lain di Indonesia.

“Di sinilah letak kemampuan leadership Pj Gubernur Aceh, bagaimana dia nanti akan berkolaborasi dengan Forkompimda seperti DPRA, Polda, dan Kodam dalam menjaga kamtibmas di Aceh agar tetap dingin saat pemilu berjalan,” pungkas Muhammade Balia. []