Protes Kenaikan Harga BBM Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Aceh

ACEHTIME.com | BANDA ACEH – Ratusan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala dan Politeknik Kesehatan Aceh menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa, 6 September 2022.

Dalam orasinya mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada gubernur Aceh. Diantaranya, menolak kenaikan harga BBB, mendesak pemerintah pusat untuk memberantas mafia migas, mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik dan membatalkan pembangunan IKN.

Selain itu juga ada sejumlah tuntuntan yang menyangkut dengan isu lokal yaitu, merevitalisasi pembahasan RUUPA, perpanjangan dana otsus agar masuk ke dalam prolegnas prioritas,  menghentikan alokasi dana otsus untuk lembaga vertikal dan memperkecil belanja hedonis SKPA.

Menuntut dihentikannya eksploitasi tambang Linge juga menjadi poin tuntun dalam aksi itu, menuntaskan pelanggaran HAM saat konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan   Gerakan Aceh Merdeka juga termasuk dalam butir tuntutan aksi.

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang menemui pengunjuk rasa berjanji akan mempelajari dan mengkaji ulang tuntuntan mahasiswa itu dan akan memberikan jawaban dalam waktu yang tidak lama. Menjelang shalat Magrib pengujuk rasa membubarkan diri dengan tertib. []


ISI PETISI LENGKAP:

1. Merevitalisasi pembahasan RUUPA, perpanjangan dana otsus agar masuk ke dalam prolegnas prioritas

2. Menghentikan alokasi dana otsus untuk lembaga vertikal

3. Merumuskan blueprint kebijakan terbaik untuk kesejahteraan yang berpihak untuk masyarakat Aceh bersifat buttom up

4. Memperkecil belanja hedonis SKPA

5. Menghentikan eksploitasi tambang Linge yang awalnya hanya mendapat izin eksplorasi

6. Mengintensifkan CSR industri padat modal dan digunakan secara keseluruhan untuk kesejahteraan masyarakat tempat industri beroperasi

7. Melakukan land radikal reform reformasi agraria dengan membagikan tanah secara proporsional kepada masyarakat

8. Memberi transparansi terkait operasi setiap perusahaan di Aceh, aktivitas penambangan, komitmen CSR dan izin operasi.

9. Menuntaskan seluruh pelanggaran HAM berat masa lalu baik dari pihak GAM maupun TNI dengan berbagai metode baik dimensi ekonomis, yurisdiksi maupun psikis.

10. Merawat dan memperhatikan korban konflik

11. Merevitalisasi proses penanganan kasus pelecehan seksual dengan dimasukkan ke Qanun

12. Membuka dan menindaklanjuti seluruh kasus korupsi di berbagai instansi di Aceh yang menghambat pembangunan dan pemerataan

13. Melakukan pemerataan infrastruktur ekonomi seperti pelabuhan dengan menimbang titik strategis pusat perekonomian komoditas Aceh dan menghubungkan setiap titik zona ekonomi strategis

14. Memberi pelatihan non formal yang substansial kepada masyarakat angkatan kerja yang potensial dan produktif sebagai bentuk pemanfaatan bonus demografi

15. Melakukan diversifikasi PAD yang tidak hanya ketergantungan pada transfer otsus

16. Melakukan akomodasi yang layak bagi para pengungsi Rohingnya dengan menimbang dimensi moral dan tidak hanya memberi alasan formal perihal turbulensi anggaran

17. Melakukan lokalisasi bagi pengungsi Rohingnya agar tidak terjadi gap budaya, konflik, pelecehan dan tindakan diskriminatif

18. Memenuhi hak asasi warga Rohingnya seperti mendapat pendidikan yang layak, pangan, sandang dan papan.

19. Pemerintah dan DPRA jangan mempertontonkan drama politik simbolik usang kepada rakyat, jangan menjadikan isu etnonasionalisme sebagai bius politik setiap tahunnya.

20. Menuntut agar qanun turut serta dalam aturannya mensupervisi pendidikan Aceh disamping telah adanya peraturan yang tertuang dalam undang-undang dan permendikbud.21. Mengqanunkan perihal kesejahteraan guru honorer baik meliputi gaji dan tunjangan22. Mendesak dinas pendidikan untuk mengawasi setiap alokasi dana komite untuk kesejahteraan guru honerer

23. Menuntut agar qanun turut serta dalam aturannya mensupervisi pendidikan Aceh disamping telah adanya peraturan yang tertuang dalam undang-undang dan permendikbud.24. Menuntut agar dalam alokasi APBA dan APBK menstimulasi lebih banyak anggaran untuk pendidikan, merumusman mekanisme kerja baru dan menetapkan targetting motorik utama dalam peningkatan kualitas pendidikan.

25. Mengultimatum keras para penerima mandat rakyat agar memikirkan, memetakan dan membenah seluruh problematika Aceh yang multidimensi agar Aceh keluar dari jurang kemiskinan dengan memenuhi seluruh hak dasar masyarakat Aceh dan menggunakan seluruh sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Writer: Alimangeu